INDONESIANUPDATE.ID | Pemerintah Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) jalin sinergitas dengan Kodam XIV Hasanuddin dan Polda untuk menjaga kestabilan roda pemerintah dan stabilitas sosial politik di setiap tahapan Pemilu.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengawali kunjungannya dengan menemui Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI. Totok Imam Santoso di Kodam XIV Hasanuddin jalan Urip Sumoharjo. Kemudian dilanjutkan ke Kapolda Sulsel Irjen.Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso di Polda Sulsel jalan Perintis Kemerdekaan, Kamis (7/9/2023).
Dalam lawatannya ke petinggi TNI dan Polri, suasana nampak penuh keakraban. Jalinan silaturahim ini diharapkan dapat membangun kondusifitas roda pemerintahan.
Dalam meghadapi tahapan pemilu, kata Bahtiar, dukungan TNI dan Polri sangat berperan penting dalam menjalankan amanah sebagai penjabat Gubernur Sulsel selama setahun mendatang.
“Kunjungaan ke Pangdam XIV Hasanuddin dan Kapolda Sulsel bukan hal yang baru. Sebab sudah pernah dilakukan hal serupa saat menjadi Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, dengan harapan lebih memperkuat sinergitas TNI/ Polri dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terlebih menghadapi Pemilu,” paparnya.
“Saya kagum dengan Sulsel. Salah satu kabupaten di daerah ini meraih peringkat kedua nasional dan mampu mengendalikan inflasi, yaitu Kabupaten Bulukumba,” imbuhnya.
Di sektor pertanian, lanjut Bahtiar, hasil pertanian di daerah ini juga mampu menjaga ketahanan pangan nasional terlebih disaat santer terdengar dampak cuaca ekstrim el nino sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan dan langkah – langkah pencegahan sejak awal, paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Pangdam XIV Hasanuddin, mengenai kesiapan jajaran TNI dalam menyongsong perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
“Kami telah membentuk Posko dalam rangka mengamankan Pemilu 2024. Dibangun di seluruh Korem sejajarana Kodam XIV Hasanuddin. Bahkan telah disiapkan ruangan pusat komando untuk memonitor kondisi daerah di wilayah kerja Kodam XIV Hasanuddin ,“ tegasnya.
Harapannya, Sambung Bahtiar, dengan sinergitas antara TNI dan Polri netralitas antara lembaga pemerintah tetap terjaga baik jajaran TNI, jajaran Kepolisian maupun jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana telah diatur dalam Undang – undang. (*)
