INDONESIANUPDATE.ID | Komisi D DPRD Kota Makassar berjanji akan menambah dua kali lipat anggaran perlindungan pekerja rentan dari hanya Rp 7 Miliar menjadi Rp 14 miliar.
Hal tersebut terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disnaker Kota Makassar dan BPJamsostek, Selasa (25/2/2025).
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan sudah meminta Kepala Disnaker Kota Makassar untuk segera melakukan pendataan terkait jumlah pekerja rentan yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan atau Bpjamsostek.
“Pemkot Makassar harus menambah anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp14 miliar agar dapat mencover semua pekerja rentan,” tegas Ari Ashari.
Menurut Ari, anggaran untuk perlindungan pekerja rentan tidak besar. Hanya sekitar Rp14 miliar. Ini untuk mengakomodir seluruh pekerja rentan yang ada di Kota Makassar.
Pekerja rentan yang dimaksud adalah mereka yang masuk dalam kemiskinan ekstrem atau daftar P3KE, pekerja serabutan, buruh, dan pekerja dengan gaji di bawah UMK.
Ari Ashari Ilham menegaskan, pemerintah harus mengupayakan hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Ini harus kita segerakan. Mengingat masih banyak sekali orang yang kecelakaan kerja atau orang yang tidak mampu, yang meninggal dunia, tidak dapat perhatian dari pemerintah Kota Makassar,” ungkap Ari.
Ia menambahkan pihaknya akan segera mengusulkan anggaran Rp14 miliar agar bisa 100 persen men-cover jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang ada di Makassar.
“Segera diusulkan. Ini masih ada anggarannya untuk di tahun ini. Kita akan tingkatkan 100 persen agar bisa mengcover pekerja rentan di Kota Makassar. Dengan catatan data-datanya harus melalui verifikasi,” ujarnya.
Sementara Kadisnaker Kota Makassar, Nielma Palamba mengatakan, Pemkot Makassar berkomitmen untuk memberi perlindungan pada pekerja rentan dengan dua manfaat ; jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk jumlah 35.422 jiwa dan 427 di dalamnya pekerja disabilitas.
“Untuk memastikan bahwa mereka dilindungi, datanya semua ada di kelurahan. Kartunya juga ada di kelurahan. Semoga pihak kelurahan sudah membagikan kepada warganya yang sudah terlindungi,” ujarnya.
Khusus untuk tahun ini, Nielma mengatakan data P3KE sekarang dicover ataupun dipindahkan ke Bapenas. Sebelumnya masuk di Kementerian PMK. Pihaknya juga akan berusaha meningkatkan data penerima BPJamsostek dari 422.000 menjadi sekitar 800.000 pekerja rentan.
“Kita tidak serta merta langsung mengcover kalau tidak ada by name, by address. Datanya masih ditunggu dari Bapenas,” jelas Nielma.(*)
