INDONESIANUPDATE.ID | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyidak salah satu bangunan ruko berlantai 8 di Jalan Bulusaraung. Ruko ini dinilai membahayakan.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Aswar Rasmin, mengungkapkan bangunan tersebut pernah disidak pada 2017 silam. Bahkan telah dilarang pembangunannya karena melanggar izin.
“Ruko tersebut sebelumnya sudah pernah disidak pada tahun 2017. Saat itu pembangunannya sudah dilarang karena tidak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ruko yang awalnya hanya 3 lantai justru ditambah menjadi 7 atau bahkan 8 lantai, sehingga melampaui izin dan peruntukan awalnya,” kata Aswar.
Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengaku banyak menerima keluhan masyarakat yang khawatir akan dampak dari keberadaan bangunan tersebut.
“Kondisi ini jelas membahayakan masyarakat sekitar, terutama jika terjadi insiden. Kami juga mengusulkan agar pembangunan dihentikan sementara, dan bangunan tersebut disegel,” tambahnya.
Aswar juga menyoroti bahwa bangunan tersebut tidak memiliki IMB maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, warga sekitar diketahui menolak keberadaan bangunan tersebut dan mengeluhkan dampak negatifnya.
“Warga bahkan mempertanyakan bagaimana bangunan yang awalnya hanya 3 lantai bisa berubah menjadi 7 lantai tanpa izin yang jelas. Kami menduga ada kelalaian atau bahkan kongkalikong dalam pengawasan oleh Dinas Tata Ruang,” tegas Aswar.
Ia juga meminta Dinas Tata Ruang untuk bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain.
“Tindakan yang harus diambil adalah menghentikan pembangunan dan menyegel bangunan tersebut,” ujarnya.
“Jika pemilik tidak mematuhi arahan seperti menghentikan pembangunan atau mengambil langkah perbaikan sesuai aturan, kami tidak akan segan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut,”tutupnya.(*)
