Oleh: Andi Januar Jaury Dharwis – Pemerhati Kepariwisataan Sulsel
SETIAP sore, warga Makassar melintas di Jalan Ujung Pandang. Di sisi kiri jalan, ada halaman yang sangat luas. Di belakangnya, berdiri megah Benteng Rotterdam. Tapi tidak ada yang berhenti di sana. Tidak ada yang duduk. Tidak ada cahaya. Halaman itu gelap. Benteng itu gelap. Padahal kota di sekelilingnya terang.
Lalu muncul pertanyaan yang selama ini mungkin hanya disimpan dalam hati: Apakah warga Makassar tidak berhak menikmati Benteng Rotterdam dari luar?
Pertanyaan ini bukan soal tiket masuk. Bukan soal apakah kita harus masuk ke dalam pintu gerbang atau tidak. Ini soal hak yang jauh lebih sederhana: hak untuk singgah, duduk, dan menikmati ruang publik di kota kita sendiri.
Benteng Rotterdam berada di pusat Kota Tua Makassar. Posisinya diapit kawasan perkantoran, kawasan bisnis, jalur wisata Pantai Losari, dan lalu lintas kota yang tidak pernah sepi.
Benteng Roterdam juga memiliki halaman yang sangat luas pada sisi Jalan Ujung Pandang. Halaman itu, tanpa disadari, sebenarnya sudah menjadi ruang publik. Tidak perlu dibangun dari nol. Cakar Budaya eks benteng pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo itu perlu dihidupkan. Bayangkan jika halaman depan itu menjadi taman kota. Dihiasi lampu-lampu estetik yang menerangi dinding benteng di malam hari. Disediakan bangku-bangku untuk warga agar wisatawan menghabiskan waktu, terutama pada akhir pekan. Dibuka sebagai ruang yang ramah bagi pejalan kaki, tempat melepas penat setelah bekerja, tempat keluarga berkumpul tanpa harus merasa terhalang pagar.
Itulah yang diaspirasikan. Bukan ruang publik baru yang mengada-ada, melainkan potensi ruang publik yang selama ini belum disadari. Kita punya pembandingnya. Di Yogyakarta, Fort Vredenburg yang juga berada di pusat kota, di kawasan Malioboro, berfungsi seperti alun-alun bagi warganya. Pada malam hari, benteng itu dihiasi lampu estetik yang membuatnya terkesan hidup. Akhirnya, bisa menjadi pusat aktivitas warga dan pengunjung, dari pagi, siang, hingga malam hari.
Sementara Benteng Rotterdam, pada malam hari kondisinya gelap gulita. Baik di sisi luar maupun di sisi dalam. Padahal, berdasarkan keterbukaan informasi publik, benteng ini kerap mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan dan operasional. Namun anggaran itu seolah hanya berputar untuk kepentingan komersil sebagai objek wisata sejarah, bukan untuk menghadirkan terang dan kehidupan bagi publik di sekitarnya.
Sebagai warga pemerhati kepariwisataan, saya menyayangkan hal ini berlalu begitu saja. Apalagi benteng ini hampir setiap hari dilintasi oleh para kepala daerah, terutama saat malam hari. Apakah tidak ada kepekaan dalam hati saat melintas dan melihat Benteng Rotterdam yang gelap itu? Apakah ini tidak terindikasi sebagai sebuah pembiaran?
Memang benar, Benteng Rotterdam menjadi kewenangan otoritas pusat. Tetapi setiap aset publik yang bernilai seharusnya juga menjadi perhatian publik dan pemimpin daerah untuk dioptimalkan. Meskipun bukan kewenangannya secara langsung, setidaknya gubernur dan wali kota menyuarakan hal ini agar benteng ini dihadirkan secara inklusif.
Karena pada akhirnya, Benteng Rotterdam bukan hanya milik pengelola. Benteng yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Gowa ke-9, Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kallona itu bisa benar-benar jadi milik warga Makassar. Milik para wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke kota ini.
Jika halaman luarnya saja tidak boleh dinikmati, lalu untuk siapa sebenarnya benteng ini dijaga?
