INDONESIANupdate.id | PRESIDEN Presiden Jokowi Widodo menegaskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepada para kontestan, Joko Widodo meminta agar jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik.
Jelang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan Senin, 11 April 2022, oleh mahasiwa, Presiden Jokowi kembali menegaskan tidak ada niatan dari pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 mendatang. Juga perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya kira sudah jelas. Semuanya sudah tahu. Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan soal tiga periode,” katanya.
‘’Jelas kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan, Bogor, Minggu, 10 April 2022.
Jokowi menjelaskan sesuai UU, tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Ia juga akan melantik jajaran KPU dan Bawaslu 12 April.
Segera dilantik, pemerintah dan KPU beserta Bawaslu akan berbicara terkait pelaksanaan persiapan kedua hajatan besar ini mengingat Indonesia belum mempunyai pengalaman untuk melakukan pilkada serentak, sehingga persiapannya harus matang.
Jokowi juga berbicara terkait anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Perkiraan dananya bisa mencapai Rp110,4 triliun, yakni kebutuhan anggaran KPU Rp76,6 triliun, dan Bawaslu Rp33,8 triliun.
Akan ada 101 daerah yang masa jabatan pimpinan daerahnya berakhir tahun ini. Jokowi menginstruksikan agar seleksi pejabat sementara yang akan memimpin daerah-daerah ini dilakukan dengan sangat baik mengingat situasi perekonomian yang saat ini cukup sulit akibat pandemi dan dampak dari perekonomian global.
“Ada tujuh gubernur, 76 bupati dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini. Harus dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak gampang,’’katanya.
Jokowi mengakui jelang tahun politik situasi politik di Tanah Air akan memanas. Namun ia berharap masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh berbagai kepentingan politik yang tidak bermanfaat.(yor)